Gerakan Pemuda, Mau Kemana?

Pengantar:
Jakarta – Kaum muda ingin jadi pemimpin. Inilah topik hangat politik kaum muda saat ini. Kekecewaan dan harapan yang tak pasti dari pimpinan nasional saat ini yang disebut oleh kaum muda sebagai pemimpin tua, tak pelak lagi menimbulkan polemik. Berangkat dari dikotomi pemimpin tua dan muda inilah laporan khusus kali ini diangkat. Selain memberi tempat pada pemuda untuk bicara, laporan ini lebih banyak mengkritisi tuntutan kaum muda tersebut dan tak lupa menyuguhkan potret kepemimpinan muda pada masa pergerakan.

Oleh
Tutut Herlina

Don’t destroy organization, take it over. Jangan hancurkan organisasi, tetapi ambil alih (Ho Chi Minh, Presiden Republik Demokratik Vietnam).

Di atas sebuah panggung, lagu berjudul Perahu Retak dinyanyikan secara apik oleh si empunya, Franky Sahilatua, Minggu pekan lalu. Lagu yang mengirim pesan tentang perlunya kekayaan Ibu Pertiwi dibagi untuk kesejahteraan rakyat itu serempak diikuti oleh ratusan pemuda dengan mengepalkan tangannya. Nyanyian itu bukan untuk menghibur. Nyanyian yang didendangkan itu justru menjadi bagian dari pengingat bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangan. Apalagi, saat ini banyak sekali ketimpangan akibat ulah penguasa. Yang benar di salahkan, dan yang salah dibenarkan.
Malam itu, ratusan pemuda sedang berkumpul di Gedung Arsip, Jakarta Pusat. Di atas tanah lapang berumput yang dikepung bangunan tua itu, mereka membacakan ikrar, menuntut agar pemuda diberi kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Mereka meminta para tokoh tua untuk undur diri dari panggung politik. “Ini peristiwa sejarah. Mega, SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), JK (Jusuf Kalla) silakan mundur. Berikan kesempatan kepada kaum muda,” kata Fajrul Rachman, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman).
Banyak tokoh yang hadir saat itu. Ada pengamat ekonomi Faisal Basri, Rohaniwan Benny Susetyo dan Sandiawan, Ketua Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, Direktur Soegeng Sarjadi Sindicated Sukardi Rinakit, Ketua Walhi Chalid Muhammad, politisi muda PDIP Budiman Sudjatmiko, dan beberapa tokoh lagi.
Berbeda dengan apa yang dilakukan sejumlah tokoh, Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zein, dan mantan Ketua Dewan Mahasiswa UGM Velix Wanggai malah tampak asyik berdiskusi sendiri di bawah payungan tenda. Mereka kelihatan gelisah. Mengapa?
Ada dua pemikiran di kalangan pemuda sebelum deklarasi itu dilakukan. Dalam forum yang diadakan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang di antaranya dihadiri Benny Susetyo, Bondan Gunawan, dan Sukardi Rinakit, ada keinginan untuk mengusung nama tertentu untuk dicalonkan sebagai alternatif dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009. Namun, keinginan itu ditolak forum pemuda yang diadakan di Paramadina. Forum ini antara lain dihadiri Indra J Pilliang, Budiman Sudjatmiko, dan Usman Hamid. Meski Sukardi menjadi bagian dari forum Cempaka putih, dia juga ambil bagian dalam forum Paramadina.
Berbeda dengan forum Cempaka Putih yang menyepakati mengusung nama, forum Paramadina menginginkan agar ada penentuan platform terlebih dahulu dan kemudian dibentuk organisasi. Forum Paramadina ini berpendapat pimpinan akan lahir dengan sendirinya dari gerakan itu. Terlebih lagi, kondisi hari ini yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian pemimpin tapi juga sebuah konsep untuk republik baru. Kepemimpinan tanpa diikuti visi dan misi yang jelas justru akan menimbulkan resistensi di kalangan publik. Padahal, suara publik sangat dibutuhkan untuk melegitimasi visi dan misi itu.
“Hanya penentuan platform ini ditolak. Terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya dicapai jalan tengah, deklarasi. Tapi tidak bicara platform dan pimpinan,” kata Usman. Usman menyatakan, sebuah ide tanpa ada organisasi yang berbasis massa justru hanya menjadi sekadar wacana. Rakyat tidak akan sadar tentang hak politiknya, sehingga pada akhirnya perubahan tidak dapat diwujudkan.

Pentingnya Organisasi
Mengapa organisasi penting? Dalam politik, massa yang terorganisasi merupakan kekuatan utama untuk membuat posisi tawar terhadap kekuasaan. Tanpa itu hasilnya nol besar. Menurut Pengamat Sosial dan Politik Arief Budiman, dalam tulisannya Gerakan Pemuda/Mahasiswa sebagai Presure Group (Kompas , 12 April 1972), gerakan pressure group yang bukan organisasi hanya akan memiliki batas-batas pengaruh tertentu. Dia hanya bisa hidup dan menjadi kuat bila menyuarakan kebenaran yang diakui sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, gerakan ini hanya menjadi kekuatan moral, korektif yang temporer. Bila penguasa memperbaiki tindakannya yang salah, gerakan itu harus berhenti. Jika tidak, justru akan berlebihan dan kehilangan simpati masyarakat.
Artinya, gerakan wacana itu hanya berfungsi sebagai gerakan korektif yang tidak mungkin menjadi musuh penguasa manapun juga. Namun, bila gerakan itu diwujudkan dalam sebuah organisasi rakyat sebagai basis fisik kekuatan mereka maka akan bersifat masif dan menjadi penekan penguasa yang mau tak mau harus berubah total. Akibatnya, bukan hanya pimpinan yang berganti, tetapi sistem juga berganti.
Dosen Sosiologi Politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menjelaskan, dalam grand strategy, organisasi politik maupun massa merupakan alat politik untuk mencapai perubahan. Pasalnya, organisasi memiliki fungsi untuk mengubah watak individual menjadi watak kolektif atas kesamaan akan penderitaan. Di samping itu, organisasi berfungsi untuk menjabarkan ideologi menjadi sesuatu yang berbasis material.

Elitis
Kelas bawah pada umumnya tidak akan mengetahui ideologi tanpa dibenturkan dengan realitas yang terjadi. Organisasi ini pula yang ke depan bisa mempersatukan kelas menengah dengan kelas bawah. Tanpa ada persatuan ini, perubahan politik yang diusung kelas menengah hanya bersifat elitis. Ini terjadi karena tidak adanya dialektika antara kelas menengah dengan kelas bawah yang sebenarnya menjadi penguasa atas negara secara riil.
“Organisasi ini juga untuk menghilangkan elitisme pada sekelompok orang,” ujarnya. Untuk itu, dia menyarankan, pemuda perlu segera membangun kekuasaan dan bukan sekadar berwacana. Selama ini, banyak tokoh yang mengaku nasionalis namun dalam tindakan sehari-harinya menjalankan praktik neoliberalisme yang terus-menerus merugikan rakyat.
“Pemuda bukan meminta kekuasaan, tetapi mereka harus berkuasa. Berkuasa ini maknanya bukan menduduki jabatan semata tetapi juga mengandung makna membuat perubahan arah bagi republik ini,” kata Sudjito.
Tentu saja, caranya bukan melalui wacana di media massa. Kekuasaan itu harus dibangun dengan cara memberikan pendidikan politik, sosial, dan ekonomi terhadap rakyat melalui sebuah organisasi yang berbasis massa.
Dengan pendidikan itu, rakyat ke depan tidak akan dibodohi lagi. Pasalnya, dalam politik, pengaruh hanya bisa didapatkan apabila pemuda memiliki massa. Tanpa ini, pemuda hanya akan dimanfaatkan oleh sistem oligarki yang ada di partai politik (parpol). “Masuk Parpol yang ada tidak apa-apa, tetapi dia harus membangun kekuatan untuk membuat basis massa sehingga parpol itu bisa dimanfaatkan. Kalau tidak, hanya menjadi korban oligarki partai. Atau jika tidak membuat organisasi sendiri,” paparnya.
Keberhasilan organisasi ini sudah terbukti. Vladimir Lenin mengambil kekuasaan dengan mendirikan organisasi Bolsevyk, dan Mao Tze Tung mengambil alih Partai Komunis China (PKC) untuk merebut kekuasaan. Di Venezuela, Hugo Chavez mendirikan Gerakan Bolivarian Revolusioner (MBR) dan memenangkan pemilu pada 1996.
Sedangkan di Bolivia, Evo Morales membentuk Partai Gerakan Menuju Sosialisme (Movimiento Al Sosialismo/MAS) yang masuk ke kongres sebagai partai oposisi dan akhirnya menghantarkan Morales ke kursi Presiden. Ho Chi Min pun menggunakan Partai Komunisnya untuk menguasai negara Vietnam Selatan. Perjuangan Ho Chi Minh itu kini tak hanya membuat Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu menjadi sebuah negara baru Republik Demokratik Vietnam tetapi juga menjadikan negara sosialis.(www.sinarharapan.co.id)